sejarah penerbitan indonesia

Sejarah Penerbitan Indonesia: Orde Lama Hingga Era Reformasi

Sejarah Penerbitan Indonesia – Sejarah penerbitan di mana pun tentunya terkait erat dengan sejarah pers, tak terkecuali di Indonesia yang kemudian dapat dirunut ke dalam beberapa masa.

Berikut ini pemaparan lengkapnya. Selamat menyimak.

 

Masa Penjajahan Belanda

Usaha penerbitan di Indonesia pada awalnya dimulai pada zaman penjajahan Belanda yang berfokus pada kegiatan pers, hal ini ditandai dengan diterbitkannya surat kabar pertama kali terbit pada 1615, yaitu Memoria der Nouvells, di mana teksnya ditulis dengan tangan.

Lembar tersebut memuat informasi pemerintah VOC mengenai mutasi pejabat di wilayah Hindia Belanda.

Lebih daripada satu abad kemudian, tulisan tangan tersebut diterbitkan kembali di surat kabar Bataviaasche Nouvelles pada 17 Agustus 1744 sebagai surat kabar pertama di Hindia Belanda. Surat kabar ini merupakan surat kabar pemerintah Hindia Belanda yang diterbitkan dan dicetak oleh VOC.

Dalam surat kabar ini hampir seluruh halamannya dipenuhi oleh iklan. Setelah itu muncul pula penerbitan buku-buku sastra Melayu dan buku bahasa daerah.

Pelaku usaha penerbitan pada zaman Belanda cenderung dikuasai oleh para pendatang dan pribumi. Dalam rangka mengimbangi perusahaan penerbitan yang dilakukan bangsa Indonesia, maka pada 1908 Pemerintah Belanda membangun usaha penerbitan milik Belanda bernama Commissie voor de Volkslectuur yang selanjutnya dikenal dengan nama Balai Pustaka.

Sebagai badan penerbitan, Balai Pustaka mencitrakan sekumpulan orang terhormat, terpelajar, dan paling berjasa dalam membangun sastra, bahasa, dan kebudayaan Indonesia.

Salah satu penerbitan yang juga penting dalam sejarah kebudayaan dan sastra adalah Boekhandel Tan Khoen Swie. Boekhandel Tan Khoen Swie adalah penerbit yang menerbitkan buku-buku dengan penggunaan bahasa maupun gaya penulisan yang membangun nilai kultural dan estetik dalam setiap terbitannya.

Kehadirannya memberikan sumbangan yang sangat besar bagi perkembangan sastra, sehingga sampai saat ini buku-bukunya masih dianggap penting. Karya yang diterbitkan adalah versi-versi awal Serat Kalatidha (Ranggawarsita) dan Serat Wedhatama (Mangkunagara IV).

 

Sejarah Penerbit Balai Pustaka

Sejarah perkembangan industri penerbitan sangat erat kaitannya dengan berdirinya perusahaan penerbitan dan percetakan milik negara pertama bernama Balai Pustaka pada abad ke-18.

Balai Pustaka didirikan dengan nama Commissie voor de Volkslectuur (bahasa Belanda: Komisi untuk Bacaan Rakyat) oleh pemerintah Hindia-Belanda pada 1908 kemudian berubah menjadi Balai Poestaka pada 1917.

Tujuan pendirian Balai Pustaka adalah untuk mengembangkan bahasa-bahasa daerah utama di Hindia Belanda. Bahasa-bahasa ini adalah bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, dan bahasa Madura.

Melalui Balai Pustaka, Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kuat dalam karya sastra melayu, seperti Sitti Nurbaya karya Marah Rusli dan Serat Rijanto karangan Raden Bagoes Soelardi. Tetapi dalam perkembangannya, karya-karya yang dihasilkan oleh Balai Pustaka tidak lagi kompetitif dengan munculnya perusahaan penerbitan swasta yang menguasai industri dari hilir ke hulu.

 

Era Orde Lama

Setelah masa kemerdekaan, pada 1950-an penerbit swasta nasional mulai bermunculan. Sebagian besar berada di Pulau Jawa dan selebihnya di Sumatera. Pada awalnya, mereka bermotif politis dan idealis. Mereka ingin mengambil alih dominasi para penerbit Belanda yang setelah penyerahan kedaulatan pada 1950 masih diizinkan beroperasi di Indonesia.

Pada 1955, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih dan menasionalisasi semua perusahaan Belanda di Indonesia, termasuk Balai Pustaka. Setelah itu, pemerintah berusaha mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha penerbitan buku nasional dengan memberikan subsidi dan bahan baku kertas bagi para penerbit buku nasional dan mewajibkan penerbit menjual bukubukunya dengan harga murah.

Pemerintah kemudian mendirikan Yayasan Lektur yang bertugas mengatur bantuan pemerintah kepada penerbit dan mengendalikan harga buku. Dengan adanya yayasan ini, pertumbuhan dan perkembangan penerbitan nasional dapat meningkat dengan cepat. Di samping itu, pada 1950,  berdirilah Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) yang beranggotakan 13 penerbit Indonesia dan bertujuan untuk menaungi keberadaan penerbit-penerbit Indonesia.

Masa tersebut juga ditandai oleh munculnya apa yang dikenal sebagai sastrawan angkatan 1945, yang mempunyai karakteristik revolusioner dan penuh dengan nasionalisme, bebas berkarya sesuai dengan alam kemerdekaan dan hati nurani. Para sastrawan angkatan ini antara lain Chairil Anwar (Kerikil Tajam), Idrus (1948), dan Achdiat K.Miharja (Atheis). Selain itu, sejak 1950–1960-an, muncul pula komik-komik silat seperti Sri Asih (1954) karya R.A. Kosasih dan Si Buta dari Goa Hantu (1967) karya Ganes T.H.

Terbitnya majalah sastra Kisah asuhan H.B Jassin menandakan munculnya sastrawan angkatan 1950–1960-an, antara lain Pramoedya Ananta Toer (Bukan Pasar Malam), N.H. Dini (Dua Dunia), Mochtar Lubis (Tak Ada Esok), Ajip Rosidi (Tahun-Tahun Kematian), dan W.S. Rendra (Balada Orang-Orang Tercinta).

penerbit era order baru

Era Orde Baru

Pada 1965, penerbit yang menjadi anggota IKAPI telah berjumlah lebih daripada 600, namun saat itu terjadi perubahan situasi politik di tanah air. Salah satu akibat dari perubahan itu adalah keluarnya kebijakan baru pemerintah dalam bidang politik, ekonomi dan moneter.

Pada akhir 1965, subsidi bagi penerbit dihapus. Akibatnya, hanya 25% penerbit yang bertahan dan situasi perbukuan mengalami kemunduran.

Masa Orde Baru dikenal sebagai masa kelam bagi industri penerbitan maupun pers. Pada masa ini, aktivitas penerbitan ditandai dengan pembredelan dan penahanan, dan tidak sedikit wartawan ataupun penulis yang dikucilkan dan dianiaya.

Buku-buku karya Pramoedya Ananta Toer, Utuy Tatang Sontani, dan beberapa pengarang lainnya tidak dapat dipasarkan karena dianggap bertentangan dengan ideologi yang berlaku pada masa itu.

Namun, bukan berarti dunia sastra Indonesia mati. Pada 1966–1970-an, ditandai dengan terbitnya majalah Horison pimpinan Mochtar Lubis, muncul generasi sastrawan baru, antara lain Taufik Ismail (Puisi-Puisi Langit), Umar Kayam (Para Priyayi), Sapardi Djoko Darmono (Dukamu Abadi) dan Leon Agusta (Monumen Safari).

Pada 1980 pemerintah Indonesia menyadari pentingnya peran buku untuk memajukan peradaban  bangsa sehingga pada 17 Mei 1980 pemerintah membangun Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang berlokasi di Jakarta. Selanjutnya pada 17 Mei diperingati sebagai hari buku nasional.

 

Baca Juga: Penerbit Buku Anak Berkualitas di Indonesia

 

Era Reformasi

Sejarah penerbitan Indonesia selanjutnya adalah pada masa era reformasi. Setelah Reformasi bergulir tahun 1998, kebebasan penerbitan dan pers mulai diperoleh kembali. Pada 1999, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Di dalam undang-undang yang menyangkut kebebasan pers, tidak ada lagi penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran pada pers nasional.

Setelah itu, terjadilah booming penerbitan media massa yang menghasilkan potret dunia penerbitan di Indonesia yang jauh lebih terbuka dibandingkan masa-masa sebelumnya. Fenomena ini ditandai dengan munculnya media-media baru baik cetak maupun elektronik dengan berbagai kemasan  dan segmen.

Namun, di sisi lain, beberapa pihak beranggapan bahwa tidak ada keseimbangan  antara kebebasan pers/penerbitan dengan tanggung jawab sosial. Media menjadi bebas untuk mengeksploitasi informasi bersifat sensasional tanpa ada penegakan terhadap peraturan perundangan serta etika jurnalistik yang berlaku.

Oleh karena itu, keberadaan otoritas yang memiliki kewenangan untuk menegur atau menindaklanjuti kebijakan mengenai konten perlu segera diberikan wewenang yang memadai.

Dari sisi karya, misalnya terkait dengan komik, di masa ini ditandai dengan munculnya generasi baru komikus Indonesia seperti Is Yuniarto dengan komik Wind Rider-nya pada pertengahan akhir 2000-an. Selain itu, tidak sedikit buku terbit dan kemudian menjadi bestseller alias laris manis di pasaran dan terus diperbincangkan publik. Novel-novel ini banyak juga yang lantas diadaptasi menjadi film, antara lain Laskar Pelangi, Jakarta Undercover, Habibie & Ainun, serta karya-karya Raditya Dika yang juga sukses secara komersial dan mencetak tren sastra pribadi di dunia penerbitan.

Memasuki era digital dan Internet, timbul dilema dalam keberlangsungan karya penerbitan cetak. Pada era digital, sumber informasi yang mudah diakses lewat berbagai media, tidak hanya media cetak, membuat daya tarik konsumen terhadap karya penerbitan cetak mulai menurun, terganti oleh karya cetak digital.

Pada era ini, banyak penerbit di Indonesia mulai memanfaatkan format buku digital (e-book) untuk pembacanya. Era ini juga ditandai dengan munculnya penerbitpenerbit mandiri (self-publisher) yang memberikan kemudahan kepada penulis untuk menerbitkan karya kreatifnya dan memasarkannya secara mandiri.

Penerbitan mandiri memiliki prinsip bahwa setiap penulis berhak menerbitkan buku seperti apa pun yang mereka kehendaki. Konsep pelayanan penerbitan self-publisher adalah membantu mewujudkan impian penulis menerbitkan buku secara gratis dan mudah.

Pada awal 2013, penerbit di Indonesia mulai mengembangkan format buku digital versi keempat atau yang dikenal dengan buku digital interaktif. Melalui buku tersebut, konsumen dapat membaca karya penerbitan secara interaktif dan aplikatif.


Demikian pembahasan mengenai sejarah penerbitan Indonesia. Materi ini akan di-update seiring dengan datangnya referensi tambahan yang akan kami miliki. Bila ada informasi tambahan, bisa menghubungi kami agar makin lengkap data yang kami sajikan.

 


 

Referensi: Rencana Pengembangan Penerbitan Nasional 2015-2019, Tim Studi Kemenparekraf.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *